Sejarah dan Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari’ah


Sejarah dan Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari’ah

1. Sejarah atau Latar Belakang Manajemen Keuangan Syari’ah
Rasullah SAW. Merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Pada masa tersebut, semua penghimpunan kekayaan negara harus berkumpulkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun sumber APBN terdiri atas kharaj, zakat, khumus, jizyah, dan lain-lain, sperti kaffarah  dan harta waris.
Tempat pengumpulan dan itu disebut bait al mal yang dapat pada masa Nabi SAW. Terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran islam pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

2. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari’ah
a. Perbankan Syari’ah
pada tahun 2008, sebagai amanah dari undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari’ah, dibentuk suaru komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan Syari’ah (PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008).

b. Pasar Modal Syari’ah
Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal, antara lain fatwa DSN MUI No. 32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi syari’ah Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syari’ah di Bidang pasar modal, Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/20114 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah Konversi, dan terakhir DSN MUI juga telah mengesahkan fatwa mengenai Surat Berharga Negara Syari’ah (sukuk). Pada tahun 2008 DSN MUI telah manerbitkan 2 fatwa, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efak Terlebih Dahulu (HMETD) Syari’ah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang waran Syari’ah pada tanggal 6 Maret 2008.

c. Reksadana Syaria’ah
Aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syari’ah diatur dalam Lampiran keputusan ketua Bapepam LK KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan Efak Syari’ah dan Lampiran KEP-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efak Syari’ah di Pasar Modal.

d. Pasar Uang Syari’ah
kebijakan mengenai pasar uang syari’ah di indonesia didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2018 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syari’ah

e. Asuransi Syari’ah
Asuransi Syari’ah masih terbatas dan belum diaturkan secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasinal asuransi/reasuransi berdasarkan prinsip Syari’ah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi asuransi dan reasuransi dengan sistem syari’ah dan beberapa keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha asuransi ; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan kelembagaan Asuransi dan reasuransi.
Di samping itu,  perasuransian syari’ah di Indonesia juga diatur dalam bebera fatwa DSN-MUI, antara lain fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Masyarakat pada asuransi syari’ah, fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah, fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabbaru pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.

3. Karakteristik Manajemen Keuangan Syari’ah
Direktorat perbankan Syari’ah BI mengutamakan tujuan karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syari’ah di indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuan karakteristik yang diterbikan dan diedarkan berupa booklet bank Syari’ah, yaitu :
a.       Universal. memandang bahwa Bank Syari’ah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama
b.       Adil. memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai  dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidak jelasaan), haram, riba.
c.        Transparan. terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
d.       Seimbang. mengembangkan sektor keuangan malalui aktivitas perbankan Syari’ah yang mengacakup pengembangan sektor real dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
e.       Maslahat. bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
f.         Variatif. produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposit, pembaiyaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa-jasa pembayaraan (debet card, syari’ah charge).
g.       Fasilitas. penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antara perbankan syari’ah.


modul link download nya ada di bawah:
Download

Post a Comment

0 Comments